ANALISAKALTIM.COM – SAMARINDA – Pelaksanaan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah menuai kritik dari berbagai pihak. Banyak yang menilai bahwa sistem ini tidak sebanding dengan tingginya angka penduduk dan terbatasnya jumlah sekolah di suatu wilayah. Menanggapi hal tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, mengatakan bahwa sistem zonasi perlu dievaluasi agar tidak merugikan peserta didik.
“Menurut sebagian warga, sistem zonasi belum sepenuhnya adil dan merugikan beberapa pihak. Aneka keluhan itu patut diperhatikan pemerintah daerah dengan mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan sistem zonasi,” terangnya.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendengarkan aspirasi masyarakat terkait kebijakan zonasi yang dianggap memberatkan peserta didik.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Banyak siswa yang seharusnya dapat mengakses sekolah negeri terdekat, namun terpaksa mendaftar ke sekolah yang lebih jauh dan lebih mahal akibat terbatasnya kuota yang disediakan.
“Dalam kasus ini, sepertinya daya tampung sekolah menjadi sumber masalah,” sebut Damayanti.
Sistem zonasi sebenarnya bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan, namun, ia melihat kejadian yang ada yaitu daya tampung sekolah yang tidak seimbang dengan kepadatan penduduk di beberapa wilayah sehingga menyebabkan banyak keluarga kesulitan mencari sekolah terdekat.
Balikpapan, sebagai kota padat penduduk, ternyata menghadapi permasalahan terkait pendidikan yang tidak meratanya fasilitas penujang pembelajaraan. Hal ini menyebabkan perbedaan pandang dalam menentukan sekolah yang diinginkan
“Fasilitas sekolah negeri yang tidak merata juga menyebabkan adanya sekolah favorit dan sekolah yang kurang diminati,” imbuhnya.
Ia menekankan bahwa pemerataan fasilitas pendidikan penting untuk menghindari ketimpangan antara sekolah. Damayanti meyakini hal ini dapat mengurangin persaingan antar sekolah maupun antar murid.
Damayanti berharap agar pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Balikpapan dapat bersinergi untuk mencari solusi terbaik. Ia mengusulkan peningkatan daya tampung sekolah seiring dengan pertumbuhan penduduk, pemerataan sarana pendukung di setiap sekolah, serta evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan sistem zonasi agar dapat mengoptimalkan akses pendidikan bagi semua.
“Kita tidak boleh membiarkan masalah ini berlarut-larut. Pendidikan adalah hak setiap anak, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses yang layak tanpa diskriminasi,” tandasnya.
Dengan melakukan evaluasi terhadap permasalahan yang ada, ia meyakini bahwa pemerataan akses pendidikan akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kota Balikpapan. (AG/Adv/DPRDKaltim)







