SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur mendapat alokasi sekitar Rp140 miliar pada 2026, sementara kebutuhan untuk menjalankan tugasnya disebut lebih dari Rp200 miliar. Anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan menilai selisih sekitar Rp60 miliar itu memberi gambaran tentang pilihan yang harus dihadapi daerah saat menyusun anggaran tahun depan.
“Kami saja dalam menjalankan tugas-tugasnya pada 2026 sudah mengalami keterbatasan. Dari kebutuhan anggaran lebih dari Rp200 miliar, yang dialokasikan hanya sekitar Rp140 miliar,” ujar Agusriansyah, Sabtu (21/11/2026).
Angka Rp140 miliar tersebut merujuk pada alokasi tahun 2026, bukan pagu DPRD untuk 2027. Yang dikhawatirkan Agusriansyah, jika kemampuan keuangan daerah terus menurun, ruang untuk menjalankan agenda legislasi, penganggaran, dan pengawasan tahun depan akan semakin sempit.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyoroti posisi organisasi perangkat daerah. Jika DPRD yang ikut membahas anggaran harus menyesuaikan kegiatannya, dinas yang menangani pembangunan dan pelayanan publik diperkirakan menghadapi pilihan tak kalah sulit dalam menyusun rencana kerja.
Menurut Agusriansyah, pemerintah sebenarnya telah menghemat belanja selama dua tahun terakhir. Perjalanan dinas dan biaya operasional kantor termasuk pos yang sudah dikurangi. Karena itu, ia mempertanyakan berapa banyak lagi yang bisa dihemat dari pengeluaran tersebut.
“Mau sampai kapan kita selalu berhemat kalau pendapatan daerah juga kita turun, ekonomi melemah, sudah terlalu banyak yang dipangkas bahkan semakin banyak yang dipangkas semakin terbatas pula pemerintah jalankan program,” tuturnya.
Persoalannya, menurut dia, penghematan berlangsung ketika pendapatan daerah juga turun. Mengurangi biaya kantor masih memungkinkan pemerintah menjalankan tugas dengan belanja lebih kecil. Namun, ketika pengurangan menyentuh anggaran program, yang ikut berkurang adalah pekerjaan yang dapat dilakukan perangkat daerah.
Karena itu, Agusriansyah meminta Pemprov Kaltim menyusun APBD 2027 dengan melihat akibat setiap pilihan belanja bagi warga. Kegiatan yang masih bisa menunggu perlu dibedakan dari layanan yang harus tetap tersedia meskipun penerimaan daerah melemah.
Ia menempatkan pelayanan dasar sebagai prioritas. Kebutuhan itulah, menurut Agusriansyah, yang perlu dihitung lebih dahulu agar pemerintah mengetahui berapa anggaran yang masih tersedia untuk membiayai agenda pembangunan lainnya. (Adv)







