ANALISAKALTIM.COM – SAMARINDA – Setelah melaksanakan Reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kota Bontang, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Shemmy Permata Sari, mengungkapkan bahwa salah satu permasalahan mendesak yang dihadapi Kota Bontang adalah belum optimalnya sektor infrastruktur.
Kesimpulan tersebut diperoleh setelah Shemmy menjalani Reses Masa Sidang I tahun 2024 dengan mengunjungi 15 titik rumah warga di berbagai lokasi di Kota Bontang, mendengar langsung keluhan dan kebutuhan masyarakat setempat.
“Terkait Infrastruktur di tiap wilayah pemukiman, ini aspirasi masyarakat yang mendesak,” terangnya
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, politisi perempuan tersebut juga menyampaikan kendala dalam menangani permasalahan yang telah disampaikan masyarakat, yaitu adanya Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 49 Tahun 2020. Pergub ini mengatur tata cara pemberian, penyaluran, dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan pemerintah daerah, yang salah satunya mencakup bantuan keuangan sebesar Rp 2,5 miliar per paket kegiatan.
Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam proses penanganan masalah infrastruktur di Kota Bontang, karena prosedur yang ada membatasi fleksibilitas dalam alokasi anggaran untuk proyek-proyek yang diperlukan.
“Jadi kami tidak bisa membantu pekerjaan yang nilainya di bawah Rp. 2,5 miliar,” bebernya
Shemmy mengaku nominal tersebut terlalu besar untuk menyerap aspirasi yang telah di ajukan warga di daerah pemilihannya. Ia pun mengambil langkah dengan berkordinasi pada DPRD Kota Bontang untuk bisa membantu merealisasikan aspirasi tersebut.
“Alternatifnya karena kewenangan kami di batasi oleh pergub untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur lingkungan yang volume pekerjaannya rata rata Rp. 2,5 Miliar, kita akan koordinasikan dengan teman teman di DPRD Kota untuk bisa membantu penyelesaiannya lewat anggaran Kota Bontang,” tutupnya (AG/Adv/DPRDKALTIM)







