ANALISAKALTIM.COM – Samarinda – Anggota DPRD Kaltim, Selamat Ari Wibowo, menyatakan dukungannya terhadap Program Petani Milenial yang digagas oleh Kementerian Pertanian (Kementan) RI.
Program ini dirancang untuk menarik minat generasi milenial, terutama lulusan sarjana pertanian, agar terlibat aktif dalam mengembangkan sektor pertanian. Dilansir dari detik.com, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menawarkan gaji minimal Rp 10 juta per bulan sebagai insentif bagi para milenial yang bersedia bergabung dalam program tersebut.
Menyikapi hal tersebut, Selamat Ari Wibowo memberikan dukungannya pada program tersebut, meskipun dirinya mengatakan masih perlu dikaji ulang dalam penerapannya di setiap daerah terutama di Kaltim.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya mendukung upaya ini jika memang bisa mendongkrak ketahanan pangan kita. Namun, perlu diketahui bahwa belum banyak presiden yang berani melakukan reformasi pangan karena risiko besar yang ada,” ungkapnya.
Menurutnya, negara akan mengalami kekacauan apabila terjadi kelangkaan pangan, sehingga pemerintah sering mengambil tindakan untuk impor pangan dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan.
Selamat Ari menyampaikan bahwa ketergantungan pada impor bisa ditekan jika pemerintah berani membiarkan harga pangan lokal naik sementara.
“Jika harga gabah atau komoditas pangan naik, masyarakat akan semakin tertarik untuk bertani. Awalnya harga tinggi, tapi setelah banyak orang bertani, lama-lama harga akan turun secara alami dan kita bisa mencapai surplus,” imbuhnya.
Selamat Ari Wibowo mengungkapkan bahwa langkah ini berpotensi menciptakan ketahanan pangan yang lebih mandiri di Indonesia.
Dirinya uga menekankan pentingnya keberanian pemerintah dalam mengambil kebijakan semacam ini, yang tidak hanya akan memperkuat sektor pertanian tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan seluruh masyarakat.
“Kalau kita berani mengencangkan ikat pinggang sejenak dan mengurangi impor, kita bisa mulai membangun sektor pangan yang kuat dan mandiri. Tapi, memang perlu keberanian pemerintah untuk melangkah ke arah ini,” tandasnya. (AG/Adv/DPRDKaltim)







