ANALISAKALTIM.COM – Samarinda – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok kembali mendapat sorotan tajam. Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Satya Adi Saputra, menyampaikan keprihatinannya terhadap lemahnya penerapan aturan ini di lapangan.
Menurutnya, meskipun regulasi sudah diterbitkan beberapa tahun lalu, kenyataannya masih banyak pelanggaran yang terjadi, termasuk praktik merokok di area yang jelas-jelas dilarang, seperti institusi pendidikan.
Andi Satya menilai bahwa lemahnya pengawasan dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi penyebab utama tidak efektifnya implementasi Perda ini.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyoroti perlunya tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menindak pelanggar, serta perlunya edukasi yang lebih masif kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kawasan tanpa asap rokok..
“Peraturan sudah ada, tetapi kenyataannya masih banyak iklan rokok yang tersebar, dan orang merokok di tempat yang tidak seharusnya,” jelasnya.
Sebagai perwakilan masyarakat Samarinda, Andi Satya merasa bahwa penerapan Perda ini perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat dampak yang dihadirkan pada kesehatan masyarakat, terutama ibu hamil dan anak-anak.
Sebagai mantan perokok aktif yang telah berhenti sejak 2016 lalu, Andi Satya berkomitmen untuk menyuarakan Perda ini. Salah satu langkah konkret yang direncanakannya dengan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda), yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kawasan bebas asap rokok.
Dirinya mengajak rekan-rekannya di legislatif untuk mendukung penuh penerapan perda ini, demi ciptakan lingkungan Kaltim yang lebih sehat dan ramah bagi generasi mendatang.
“Kami ingin Kaltim menjadi lebih peduli terhadap masalah ini,” tutupnya.
Langkah ini menegaskan pentingnya Perda sekaligus komitmen untuk menjadikannya alat efektif dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di Kaltim.. (AG/Adv/DPRDKaltim)







