ANALISAKALTIM.COM – SAMARINDA – Tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang tercatat lebih dari Rp 6 triliun pada anggaran akhir tahun 2023 di Kaltim, menuai sorotan dari Ketua DPRD Kaltim,
Hasanuddin Mas’ud. Ia menyayangkan besarnya anggaran yang tidak terserap dan menekankan perlunya evaluasi serta perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar anggaran yang ada dapat lebih maksimal digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Silpa yang besar ini mencerminkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dengan baik. Ini jelas menunjukkan ada masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang harus segera diperbaiki,” ujarnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dirinya mengungkapkan bahwa program-program yang direncanakan dalam pemerintah Provinsi (Pemprov), serta yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), harus lebih terarah dan terukur.
Hamas, sapaan akrab dari Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan bahwa besarnya angka Silpa ini menandakan banyaknya program yang belum berjalan optimal, serta adanya ketidakefektifan dalam kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hamas menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan anggaran untuk memastikan bahwa dana yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat.
“Perencanaan dan eksekusi program harus lebih matang. Banyak program yang tidak berjalan maksimal, ini jelas menunjukkan bahwa evaluasi kinerja SKPD perlu dilakukan dengan serius,” tuturnya.
Lanjur Hamas, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Agar anggaran yang telah dialokasikan bisa digunakan secara optimal.
Dirinya menyebutkan bahwa pemerintah perlu memperbaiki sistem yang ada saat ini terkait perancangan dan penggunaan anggaran. Sehingga dapat menekan angka silpa yang tinggi tidak terulang kembali
“Anggaran yang sudah disetujui dalam APBD seharusnya bisa terealisasi dengan baik. Masyarakat sudah menaruh harapan besar, dan kami di DPRD akan terus mengawasi agar anggaran ini bisa dimanfaatkan dengan tepat,” imbuhnya.
Hamas mengatakan dengan anggaran yang besar dan harapan masyarakat yang tinggi, dirinya berharap agar pemerintah segera mengatasi permasalahan silpa tersebut.
“Semoga pengelolaan keuangan daerah dapat lebih ditingkatkan pada periode kepemimpinan Gubernur Kaltim 2025-2030 mendatang,” tandasnya. (AG/Adv/DPRDKaltim)







