ANALISAKALTIM.COM – BALIKPAPAN – Panitia Khusus (Pansus) tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim menggelar rapat internal pada Rabu (20/11/2024) di Hotel Platinum, Balikpapan. Rapat ini bertujuan untuk menyusun agenda kegiatan Pansus terkait pembahasan rancangan peraturan tersebut.
Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus Jahidin, yang didampingi oleh Wakil Ketua Pansus Guntur, serta sejumlah anggota, termasuk Sigit Wibowo, Abdul Rahman Agus, Yusuf Mustafa, Subandi, Sugiyono, dan Nurhadi Saputra.
Hadir pula tim ahli yang terdiri dari Muhammad Iqbal, Roy Hedrayanto, Muhammad Fathurazi, dan Imam Fajar Sidiq, yang memberikan masukan teknis dalam proses penyusunan peraturan ini.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Pansus, Jahidin menyampaikan bahwa rancangan peraturan merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme DPRD Kaltim.
“Kode Etik dan Tata Beracara adalah pedoman hukum dan etika yang memastikan anggota DPRD bekerja sesuai norma dan nilai-nilai luhur masyarakat,” ucapnya.
Dalam rapat kali ini, Ketua Pansus Jahidin mengungkapkan bahwa Pansus telah berhasil menyepakati draft jadwal kegiatan yang akan berlangsung hingga 15 Desember 2024. Agenda tersebut mencakup serangkaian rapat lanjutan serta kunjungan kerja ke daerah lain untuk melakukan benchmarking dan studi tour guna mendalami penerapan kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan (BK) di tempat lain.
“Kami akan mengunjungi daerah-daerah yang sudah menjalankan Kode Etik dengan baik sebagai referensi untuk memperkaya isi rancangan peraturan ini,” terangnya.
Rancangan Kode Etik dan Tata Beracara ini diharapkan mampu menjadi landasan untuk meningkatkan tata kelola dan kinerja DPRD Kaltim. Jahidin menekankan pentingnya proses penyusunan yang komprehensif agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan legislatif.
Pansus ini menegaskan pentingnya masukan dari berbagai pihak, seperti kalangan internal DPRD maupun masyarakat Kaltim, demi menghasilkan regulasi yang transparan dan akuntabel.
Anggota Pansus akan melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah yang dianggap sukses menerapkan Kode Etik DPRD. Kunjungan ini dilakukan untuk dapat menerapkan praktik terbaik yang di hadirkan di DPRD Kaltim nantinya.
“Dengan studi tiru ini, kami dapat memperkaya perspektif dalam menyusun aturan yang lebih efektif dan aplikatif,” ungkapnya.
Akhirnya, melalui rancangan peraturan yang sedang dibahas, Pansus berharap dapat memperkuat citra DPRD Kaltim sebagai instansi yang berintegritas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan seluruh anggota dewan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan transparan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif semakin meningkat. (AG/Adv/DPRDKaltim)







