Potretkaltim.com, Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyambut positif rencana Pemerintah Kota dalam menata kawasan permukiman kumuh. Ia menyebutkan bahwa program ini telah dirancang secara komprehensif dan akan dilaksanakan secara bertahap.
“Program ini sebenarnya sudah direncanakan sejak lama. Namun, pelaksanaannya memang harus dilakukan secara bertahap. Keberhasilan program sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat, khususnya para pemilik lahan,” ujarnya, Senin (26/5/2025).
Menurut Deni, tantangan terbesar dalam pelaksanaan program penataan terletak pada kesiapan warga menerima perubahan. Dukungan terhadap relokasi atau penataan ulang sangat dibutuhkan demi kelancaran pelaksanaan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat sangat penting. Tanpa kerja sama yang baik, hambatan di lapangan akan sulit dihindari,” tambahnya.
Ia menilai, langkah ini sejalan dengan visi pembangunan Kota Samarinda untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertata, sehat, dan layak huni, sekaligus mengurangi kawasan permukiman kumuh yang masih tersebar di sejumlah titik kota.
Deni menyebutkan bahwa saat ini pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah kawasan kumuh di beberapa kecamatan. Namun, kewenangan Pemkot terbatas pada wilayah yang berada dalam radius 10 meter dari jalan utama.
“Untuk tahun ini, ditargetkan penataan di sekitar 7 hektare kawasan kumuh. Kita tidak bisa langsung menangani seluruh 75 hektare yang teridentifikasi karena keterbatasan anggaran dan kesiapan warga,” jelasnya.
Deni berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat terus terbangun, sehingga program ini mampu mendorong kemajuan pembangunan kota secara berkelanjutan. (ADV/DPRDSamarinda/AR)







