Potretkaltim.com, Samarinda — Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, kembali menyuarakan kekhawatirannya terkait praktik kecurangan yang masih sering terjadi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahunnya.
Ia menyoroti bahwa meski sulit untuk dipantau secara menyeluruh, tindakan seperti nepotisme dan manipulasi data tidak boleh dibiarkan begitu saja.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus segera diselesaikan. Kita wajib mengawal agar proses PPDB berlangsung dengan transparan dan adil bagi seluruh siswa tanpa terkecuali,” tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan, Selasa (27/5/2025).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Anhar menegaskan, persoalan kecurangan dalam PPDB bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga menyangkut keadilan sosial dan pemerataan kesempatan dalam dunia pendidikan.
Ia menilai pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk mengakhiri praktik yang selama ini menjadi momok dalam setiap tahunnya.
“Pemerataan pendidikan tidak hanya soal pembangunan fisik atau sekadar memberi label ‘favorit’ pada beberapa sekolah tertentu. Pendidikan adalah hak dasar setiap anak untuk memperoleh akses yang setara dan bermutu,” jelas Anhar.
Menurutnya, kualitas pendidikan tidak ditentukan oleh nama sekolah atau fasilitas megah, melainkan oleh semangat belajar siswa dan kualitas tenaga pengajar yang mengabdikan diri secara profesional.
“Kalau seluruh sekolah sudah memiliki fasilitas yang memadai dan guru-guru yang kompeten, maka masyarakat tidak perlu lagi berebut masuk ke sekolah ‘unggulan’ yang selama ini menjadi pemicu ketidakadilan,” tambahnya.
Lebih jauh, Anhar juga menyoroti fenomena maraknya praktik pindah domisili yang kerap dilakukan oleh orang tua demi memasukkan anak mereka ke sekolah tertentu yang dianggap favorit.
Menurutnya, langkah seperti ini justru memperburuk sistem pendidikan dan menimbulkan ketimpangan baru.
“Kalau fasilitas di seluruh sekolah sudah merata, maka semua sekolah berpotensi menjadi favorit. Anak-anak harus bisa memilih sekolah sesuai domisili dan kenyamanan mereka, bukan hanya karena nama besar atau popularitas sekolah,” ujarnya.
Ia mengajak semua pihak baik pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat luas untuk bersama-sama membangun ekosistem pendidikan yang lebih adil dan berkualitas. Komitmen kolektif dinilai sangat penting agar proses pembelajaran berlangsung efektif dan memberi manfaat luas bagi generasi penerus.
“PPDB adalah momen penting yang harus dijaga dari praktik kecurangan. Jika dibiarkan, bukan hanya merugikan siswa, tapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan,” pungkas Anhar. (ADV/DPRDSamarinda/AR)







