Potretkaltim.com, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda meminta agar dilakukan pemulihan lingkungan di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman. Hal ini disebabkan karena wilayah tersebut telah mengalami penambangan secara ilegal.
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mendorong penegakan hukum atas kegiatan pertambangan ilegal yang diduga mengganggu area Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang dimiliki oleh Universitas Mulawarman (Unmul). Pernyataan itu ditekankan oleh Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Victor Yuan.
Kami telah melakukan kunjungan langsung ke tempat tersebut. Apa yang kami amati sangat memprihatinkan. “Kawasan konservasi dibuka secara paksa,” ujarnya ketika melakukan tinjauan di lapangan, Rabu, 10 April 2025.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Victor mengakui bahwa ia telah melakukan inspeksi ke lokasi yang diduga telah diserobot oleh aktivitas pertambangan ilegal bersama perwakilan Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Timur (Kaltim).
Dari sana, mereka memperoleh bukti adanya penguasaan lahan di area yang seharusnya bebas dari kegiatan komersial. Ini bukan hanya sekadar kesalahan dalam administrasi.
“Ini merupakan ancaman yang serius bagi ekosistem di kota,” kata Victor.
Diketahui bahwa KHDTK Lempake selama ini berfungsi sebagai habitat bagi tumbuhan dan hewan lokal, serta sebagai laboratorium alam untuk mahasiswa Fakultas Kehutanan. Namun, kegiatan penambangan yang tidak sah yang berlangsung secara tersembunyi telah merusak area seluas lebih dari tiga hektare. Dari sini, ia mengajukan permohonan untuk memperketat pengawasan yang ada. (ADV/DPRDSamarinda/Ain)







