DPRD Samarinda Mengatakan Insiden di Hutan Pendidikan Unmul Menunjukkan Kurangnya Pengawasan Terhadap Aktivitas Pertambangan

Sabtu, 12 April 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar

Foto : Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar

Potretkaltim.com, Samarinda — Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengkritik pengawasan yang lemah terhadap tambang ilegal yang marak di kawasan Kebun Raya Unmul. Menurutnya, kejadian ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pemantauan yang sebagian besar kewenangannya dikelola oleh pemerintah pusat.

Wilayah yang telah diidentifikasi sebagai terdampak akibat aktivitas penambangan ilegal ini memiliki luas 300 hektare. Sebagian besar wilayah tersebut seharusnya berperan sebagai hutan pendidikan, namun sekitar 3,5 hektare lahan telah mengalami kerusakan akibat kegiatan penambangan ilegal.

Situasi ini sangat mengkhawatirkan, karena area tersebut memiliki fungsi yang signifikan dalam usaha menjaga lingkungan dan sebagai lokasi untuk belajar. Pemerintah Seyogianya Lebih Cepat dalam Melakukan Pemantauan. Berdasarkan pernyataan Deni, Komisi III DPRD Kota Samarinda berniat untuk melakukan pemeriksaan langsung ke tempat tersebut. Namun mengalami kendala akibat cuaca buruk serta minimnya informasi yang jelas tentang lokasi tepat dari aktivitas ilegal itu.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Beroperasi di Luar Jadwal Resmi Deni menekankan bahwa kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya ketegasan dalam mengawasi aktivitas yang dapat membahayakan lingkungan, terutama di area yang seharusnya dilindungi oleh peraturan. Deni menyampaikan bahwa ini menunjukkan kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah dan pusat.

“Aktivitas ilegal seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah belum cukup sigap dalam melakukan pengawasan,” ujarnya. (12/4/25)

Masalah ini semakin terlihat setelah ditemukannya kerusakan di area yang seharusnya berperan sebagai hutan pendidikan, dengan luas sekitar 300 hektare. Deni menyatakan bahwa kerusakan ini semakin memperburuk keadaan area yang seharusnya dilindungi demi kepentingan pendidikan dan penelitian.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan perizinan pertambangan yang sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat membuat daerah mengalami kesulitan dalam melaksanakan pengawasan yang efektif.

“Daerah perlu ikut serta dalam pengawasan, agar tidak hanya menanggung dampak kerusakan dari keputusan yang diambil pusat,” tegas Deni.

Ia berharap agar sektor pertambangan yang sangat penting bagi ekonomi Kaltim dapat dikelola dengan lebih baik, tanpa mengorbankan lingkungan.

“Kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar dari pada jaminan reklamasi yang ada,” ujarnya. (ADV/DPRDSamarinda/Ain)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA