Potretkaltim.com, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur mendukung penuh penerapan layanan Samsat berbasis digital, namun menegaskan komitmen untuk mengawasi setiap tahap pelaksanaannya agar berjalan transparan dan sesuai aturan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyatakan pengawasan akan mencakup proses penyusunan anggaran, perumusan regulasi, hingga implementasi di lapangan.
“Digitalisasi bukan sekadar pemanfaatan teknologi, tapi bagian dari reformasi birokrasi agar lebih bersih dan efisien,” ujarnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Penerapan pembayaran non-tunai di Samsat diharapkan mampu menutup celah pungutan liar dan penyalahgunaan kewenangan yang kerap terjadi pada sistem konvensional. Kerja sama Pemprov Kaltim, Tim Pembina Samsat, dan PT Wahana Pembayaran Digital (Paylabs) disebut sebagai langkah strategis menghapus praktik lama yang rawan penyimpangan.
“Digitalisasi ini kunci percepatan layanan, peningkatan kepercayaan publik, dan penutupan celah manipulasi,” tegas Hasanuddin.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menambahkan bahwa sistem digital mempermudah pengawasan dan meningkatkan akurasi pengelolaan keuangan daerah. Minimnya kontak langsung dengan uang tunai diyakini mengurangi peluang penyimpangan sekaligus mempermudah pelacakan transaksi.
Dari sisi pendapatan daerah, digitalisasi Samsat diproyeksikan mampu mendongkrak PAD karena seluruh transaksi terekam dan dapat diaudit. DPRD Kaltim pun mendorong sinergi lintas daerah agar manfaatnya dapat dirasakan merata oleh masyarakat.
“Pemerintah harus memastikan teknologi ini ramah bagi semua kalangan, dengan edukasi dan sosialisasi yang berjalan bersamaan,” pungkas Hasanuddin.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







