Potretkaltim.com, SAMARINDA – Setelah lebih dari 35 tahun berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 1989 tentang lalu lintas Sungai Mahakam akhirnya akan direvisi.
Aturan lama ini dinilai tak lagi relevan karena hanya mengatur aspek transportasi, tanpa menyentuh potensi ekonomi besar yang terkandung di sungai terpanjang di Kalimantan itu, termasuk anak-anak sungainya.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, mengungkapkan revisi ini bertujuan memperluas cakupan perda agar bisa mengakomodasi pengelolaan sumber daya dan potensi ekonomi di wilayah perairan tersebut.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jangan cuma mengatur lalu lintas kapal. Potensi ekonomi yang selama ini terbengkalai harus diatur supaya bisa memberi manfaat nyata bagi daerah,” tegas Abdulloh.
Menurutnya, pembaruan perda ini diharapkan menjadi pintu pembuka bagi pendapatan asli daerah (PAD) baru bagi Pemprov Kaltim. Namun, ia menekankan perlunya penyesuaian agar tidak tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah pusat atau kabupaten/kota yang dilalui aliran Sungai Mahakam.
“Kami akan berkoordinasi dengan KSOP, Pelindo, dan pemda setempat supaya pembagian kewenangan jelas,” ujarnya.
Abdulloh menambahkan, pengelolaan potensi sungai bisa dilakukan melalui BUMD, kemitraan dengan pihak yang sudah beroperasi di wilayah tersebut, atau bahkan dengan melibatkan pihak ketiga.
Saat ini, Komisi III masih memetakan dan menginventarisasi seluruh potensi yang dapat diatur dalam perda baru.
“Masih tahap awal. Begitu peta potensi dan kewenangannya jelas, revisi ini diharapkan bisa segera rampung sehingga manfaatnya langsung dirasakan untuk menambah PAD,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







