Potretkaltim.com, SAMARINDA – Temuan mengejutkan datang dari hasil pengawasan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kaltim. Dari 17 merek beras yang beredar di pasaran, 16 di antaranya ternyata belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menilai kondisi ini bukan sekadar masalah kualitas, tetapi juga peluang strategis bagi petani dan pelaku usaha beras lokal untuk merebut pasar.
“Dari 17 merek yang diuji, hanya satu yang sesuai SNI. Pengawasan ini patut diapresiasi, tetapi penarikan beras non-SNI jangan dilakukan terburu-buru, apalagi harga beras premium sudah menyentuh Rp15.400 per kilogram,” jelasnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Firnadi mengingatkan, penghentian beras non-SNI tanpa kesiapan dapat memicu kelangkaan dan lonjakan harga. Meski secara kesehatan tidak berbahaya, kualitasnya memang belum memenuhi standar resmi.
Menurutnya, inilah momen tepat bagi petani, penggilingan padi, dan koperasi desa untuk masuk ke pasar, dengan catatan mereka mendapat pendampingan teknis agar hasil panennya lolos uji SNI.
Firnadi juga menegaskan pentingnya melindungi lahan pertanian produktif di sentra padi seperti Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara. Regulasi pencegahan alih fungsi lahan serta dukungan nyata bagi petani, terutama saat gagal panen, harus menjadi prioritas.
“Ketersediaan lahan pangan berkelanjutan adalah kunci. Pemerintah perlu memberikan perlindungan dan insentif agar petani tetap mau menanam,” tegasnya.
Firnadi pun menyambut positif wacana Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang mendorong perusahaan tambang menyediakan lahan 200 hektare untuk ketahanan pangan.
“Dari pemerintah atau dari tambang, yang penting ada langkah konkret menjaga lahan pangan,” tambahnya.
Ia optimistis, jika langkah-langkah ini dijalankan tepat sasaran, temuan beras non-SNI bisa menjadi titik awal menuju kemandirian pangan di Kaltim.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







