Ketua DPRD Kaltim: Putusan Kampung Sidrap Harus Utamakan Keadilan Warga

Rabu, 13 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud

Foto : Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud

Potretkaltim.com, SAMARINDA – Perselisihan tapal batas antara Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur terkait wilayah Dusun Sidrap, Desa Martadinata, kembali menemui jalan buntu.

Upaya mediasi yang ditempuh Pemerintah Provinsi Kaltim gagal mencapai kata sepakat, membuat Sidrap bersiap membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa penyelesaian sengketa harus berpijak pada asas keadilan dan kepastian hukum.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita tunggu putusan MK nanti, apakah Sidrap masuk wilayah Bontang atau Kutim,” ujarnya.

Menurutnya, sengketa batas wilayah bukan sekadar garis di peta, melainkan menyangkut hak dasar warga negara. Ia mengungkap, selama ini masyarakat Sidrap banyak bergantung pada fasilitas publik Kota Bontang, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.

“Aspirasi masyarakat tidak boleh diabaikan. DPRD Kaltim memastikan seluruh proses berjalan transparan dan berpihak pada warga,” tegasnya.

Hasanuddin berharap, putusan MK kelak mempertimbangkan realitas sosial yang ada di lapangan, bukan hanya batas administratif.

“Yang kita harapkan adalah keadilan untuk Sidrap dan seluruh masyarakat Kaltim,” pungkasnya.

(Adv/DPRDKaltim/Der)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA