Potretkaltim.com, Samarinda- Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, mendukung atas upaya perencanaan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Kutai Timur.
Kabupaten Kutai Timur digadang gadang akan memekarkan sejumlah kecamatan menjadi Kabupaten Kutai Utara dan Sangkulirang.
Agusriansyah menilai pemekaran wilayah menjadi langkah strategis dalam pemerataan pembangunan. Pasalnya saat ini, Kutim memiliki luas wilayah sekitar 35.747 km².
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia memberberkan, jarak antara pusat pemerintahan di Sangatta dengan beberapa kecamatan menjadi salah satu faktor penghambat percepatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kami pada prinsipnya mendukung adanya DOB. Harapannya, moratorium dari pemerintah pusat segera dicabut agar rencana ini bisa segera direalisasikan,” sebutnya.
Agusriansyah mengatakan rencana pemekaran akan membuka peluang besar dalam percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pengelolaan potensi sumber daya alam yang lebih efektif.
Ia mencontohkan, wilayah Kutai Utara memiliki potensi besar di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, sementara Sangkulirang dikenal sebagai kawasan strategis maritim dan perikanan.
Meski demikian, Agusriansyah mengingatkan agar wacana pemekaran tidak dijalankan secara tergesa-gesa, pentingnya melakukan kajian mendalam terkait kesiapan daerah calon DOB, mulai dari ketersediaan sumber daya manusia, pembiayaan, hingga kesiapan infrastruktur pemerintahan.
Ia mencontohkan sejumlah daerah baru mengalami permasalahan setelah melakukan pemekaran, seperti kekurangan aparatur, lemahnya perencanaan tata ruang, dan kesulitan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.
“DPRD siap memberikan dukungan penuh. Namun, kita tetap harus memastikan semua persyaratan terpenuhi dan segala kemungkinan telah dipertimbangkan dengan matang,” imbuhnya.
Agusriansyah berharap pemerintah pusat dapat segera membuka maratorium pemekaran wilayah sejak 2014 silam.
Ia mengungkapkan bahwa masyarakat Kutai Timur telah lama menginginkan daerah otonomi baru.
“Kalau semua sudah siap, tidak ada alasan lagi untuk menunda. Pemekaran ini demi pemerataan pembangunan dan pemerataan ekonomi bagi masyarakat yang selama ini jauh dari pusat pemerintahan,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







