Potretkaltim.com, Samarinda – Kebakaran yang kembali melanda Pasar Segiri beberapa hari lalu menuai perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis. Tragedi yang menghanguskan sebagian besar bangunan pasar tersebut bukan hanya menimbulkan kerugian besar bagi para pedagang, tetapi juga menyingkap persoalan lama mengenai pengelolaan aset daerah.
“Saya menyampaikan duka mendalam atas musibah ini. Harapannya, kejadian serupa tidak lagi terulang,” ujar Ananda.
Pasar Segiri sendiri bukan pertama kalinya terbakar, sehingga insiden terbaru ini menimbulkan keprihatinan publik yang semakin besar. Di tengah penanganan pasca kebakaran, muncul pula dugaan praktik jual beli lapak secara ilegal, padahal lapak tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kota Samarinda.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Wali Kota Samarinda sebelumnya mengungkapkan adanya transaksi lapak dengan nilai fantastis, bahkan mencapai Rp1 miliar per unit, menggunakan pola cicilan Rp30–40 juta per bulan melalui cek tunai. Praktik ini jelas melanggar aturan dan berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.
Menanggapi hal itu, Ananda meminta Pemkot Samarinda segera mengambil langkah tegas dan sistematis. Menurutnya, penataan serta inventarisasi aset harus dilakukan menyeluruh, akurat, dan transparan.
“Ini menjadi catatan penting bagi perangkat daerah, baik Bappeda maupun BPKAD, untuk mendata aset secara komprehensif. Jangan sampai yang seharusnya milik publik justru berpindah tangan secara ilegal,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Lebih lanjut, ia mendorong penggunaan sistem digital dalam proses inventarisasi agar data aset bisa lebih transparan dan mudah diawasi. Dengan begitu, praktik jual beli liar dapat ditekan sekaligus menjamin hak masyarakat atas fasilitas publik.
“Jika aset dikelola dengan benar, manfaatnya akan dirasakan langsung melalui peningkatan PAD, yang akhirnya juga berdampak pada besarnya anggaran pembangunan untuk rakyat,” tutup Ananda.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







