Potretkaltim.com, Samarinda – Polemik mengenai status wilayah Dusun Sidrap, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, kembali mencuat dan memantik perhatian publik. Persoalan yang berlarut selama bertahun-tahun ini kembali hangat setelah muncul dinamika baru di lapangan.
Menanggapi hal tersebut dapat Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, menekankan pentingnya sikap netral Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam menyikapi konflik ini.
Menurutnya, pemprov harus memposisikan diri sebagai “hakim” yang menegakkan aturan secara objektif, tidak berpihak, dan selalu mengedepankan keadilan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemprov harus mendengar aspirasi semua pihak secara adil dan tidak mengeluarkan pernyataan yang keluar dari substansi persoalan. Jangan sampai publik menilai pemerintah condong ke satu sisi,” ujarnya.
Agusriansyah menilai, jalan keluar terbaik adalah mediasi inklusif yang menyerap aspirasi seluruh elemen, baik pemerintah daerah, tokoh masyarakat, maupun warga. Ia mengingatkan, pernyataan yang bersifat tendensius hanya akan memperuncing konflik di lapangan.
Ia menegaskan, secara hukum dan fakta di lapangan, Sidrap masuk dalam wilayah Kutai Timur. Hal ini diperkuat oleh sejumlah regulasi, antara lain:
1. Permendagri Nomor 25 Tahun 2005 yang menetapkan Sidrap bagian dari Kutai Timur.
2. UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Bontang, yang tidak memasukkan Sidrap dalam wilayah Bontang.
3. Putusan Mahkamah Agung 2024, yang menolak gugatan Pemkot Bontang terhadap Permendagri tersebut.
4. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan penetapan batas wilayah harus melalui aturan tertulis serta keputusan lembaga berwenang.
Meski begitu, ia mengingatkan agar penyelesaian tidak semata berfokus pada aspek administratif. Pemerintah, katanya, juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta keberlanjutan daerah tanpa mempersoalkan status kependudukan warga yang sudah lama menetap.
“Pemprov harus hadir sebagai fasilitator yang menjaga perdamaian, memperjelas duduk perkara, dan menghindari intervensi politik yang bisa memperkeruh keadaan. Masalah ini sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin demi kepentingan masyarakat, bukan memperbesar ketegangan politik,” tegasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







