Potretkaltim.com, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) meminta Dinas Perhubungan (Dishub) bertindak tegas dalam menegakkan aturan tarif transportasi berbasis aplikasi.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, yang menilai Dishub tidak cukup hanya menjadi penengah, tetapi juga harus mengawal implementasi aturan secara nyata di lapangan.
“Surat Keputusan Gubernur sudah jelas, instruksi dari pimpinan pun ada. Sekarang tugas Dishub memastikan aturan dijalankan, supaya tidak ada pihak yang bertindak seenaknya,” tegas Giaz.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyinggung aksi demonstrasi para pengemudi transportasi online di Samarinda, Balikpapan, dan Tenggarong, yang menyampaikan empat tuntutan, termasuk penghentian program tarif murah yang dinilai merugikan penghasilan mereka.
Menurutnya, masalah ini sudah berlangsung lama. Sejak 2023, aksi serupa tercatat terjadi delapan kali tanpa solusi tuntas.
“Kalau aplikator masih melanggar, segera laporkan ke pemerintah pusat. Jangan sampai muncul kesan Dishub ragu atau tidak profesional dalam mengambil langkah,” ujarnya.
Selain soal regulasi, Abdul Giaz juga menyoroti dampak aksi unjuk rasa yang memicu kemacetan di sejumlah ruas jalan utama Samarinda.
Meski demikian, ia menilai aspirasi pengemudi patut diperjuangkan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup mereka.
“Jika masalah ini terus berlarut, kerugian tidak hanya ditanggung pengemudi, tetapi juga masyarakat luas,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







