Potretkaltim.com, Samarinda – Peredaran beras oplosan di pasaran mencoreng sektor pangan Kalimantan Timur (Kaltim). Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, mengatakan bahwa praktik kotor ini dapat merampas hak rakyat kecil dan melunturkan kepercayaan publik.
“Ini bukan sekadar penipuan dagang. Sudah masuk kategori kejahatan ekonomi. Mengoplos beras lalu menjualnya sebagai produk premium adalah perbuatan yang tidak bisa ditoleransi,” jelasnya.
Ia menyampaikan minimnya pengawasan atas distribusi beras di pasar menjadi celah, sehingga para pelaku dapat melancarkan niatnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau pengawasan hanya sebatas seremonial, pelanggaran seperti ini akan terus berulang. Korbannya tetap masyarakat,” sebutnya.
Permasalahan ini muncul setelah Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan, mengungkap ada 212 merek beras tak layak edar.
Sigit mengungkapkan bahwa praktik ini sering terjadi dengan kemasan palsu, beras kualitas rendah di bungkus menggunakan brand ternama.
“Secara kasat mata terlihat meyakinkan. Tapi begitu dibuka, kualitasnya jauh dari janji,” urainya.
Sigit mendorong pemerintah untuk terus mengawasi distribusi beras mulai dari petani, penggilingan, pengemasan, hingga pasar tradisional dan modern.
“Jangan tunggu heboh dulu baru bergerak. Kita butuh pengawasan sistematis dan sanksi tegas agar ada efek jera,” ujarnya.
Dampak beras oplosan bukan cuma kerugian ekonomi, sambung Sigit, dapat mengancaman kesehatan. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat.
“Pemerintah harus hadir sebagai pelindung konsumen. Jangan biarkan rakyat berjuang sendirian menghadapi mafia pangan,” tutupnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







