Potretkaltim.com, SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) tengah mengeluarkan kebijakan memangkas belanja daerah akibat defisit keuangan.
Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyampaikan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengenai berbagai sektor krusial, salah satunya sektor pendidikan.
Ia menilai pengurangan anggaran untuk beasiswa yang beredar awal Agustus lalu sebagai bukti pentingnya pemerintah memberikan perhatiannya pada sektor pendidikan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Beasiswa adalah hak pendidikan masyarakat. Kalau memang harus ada penghematan, sebaiknya dilakukan pada kegiatan yang tidak mendesak, bukan pada program prioritas seperti ini,” ucapnya.
Salehuddin meminta Pemkab Kukar lebih bijak dalam menentukan skala prioritas, misalnya dengan memangkas anggaran perjalanan dinas atau kegiatan seremonial.
“Kalau pemerintah daerah sungguh-sungguh memprioritaskan pendidikan, maka pengurangan bisa diarahkan pada pos belanja lain. Jangan sampai beasiswa dikorbankan,” urainya.
Ia menekankan bahwa bulan Agustus meruapakan waktu krusial bagi mahasiswa karena masuk dalam pembayaran uang kuliah tunggal (UKT).
Keterlambatan pencairan beasiswa, menurutnya, dapat berimplikasi serius terhadap kelanjutan studi para penerimanya.
“Soal teknis kami serahkan ke Pemkab, tetapi yang penting jumlah penerima maupun besaran bantuan harus tetap dipertahankan,” tutupnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







