DPRD Kaltim Sebut Selalu Siapkan Ruang Dialog Bagi Masyarakat Yang Mengalami Sengketa Lahan

Kamis, 14 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ket. Foto : Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin. (Foto : Ist)

Ket. Foto : Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin. (Foto : Ist)

Potretkaltim.com, SAMARINDA – Permasalahan konflik agraria yang melibatkan masyarakat kembali terjadi di Kaltim. Sekertaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin menyampaikan pihaknya akan memfasilitasi permasalahan yang ada.

Ia mengungkapkan sebagian besar aduan masyarakat berkaitan dengan minimnya dokumen legalitas kepemilikan, khususnya tanah warisan yang belum bersertifikat. Sehingga kondisi ini membuat kedudukan masyarakat jadi rawan.

“Komisi I berkomitmen membantu masyarakat menyelesaikan persoalan lahan, termasuk jika terkait perusahaan. Harapan kami, masalah ini dapat diselesaikan dengan damai dalam bingkai kewenangan pemerintah daerah,” jelasnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Salehuddin membeberkan bahwa pihaknya sebagai fasilitator penting antara masyarakat, pemerintah dan juga instansi terkait lainnya seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, maka konflik diharapkan bisa dituntaskan tanpa menimbulkan ketegangan sosial.

Lanjut Salehuddin, ketiadaan sertifikat resmi kerap menjadi akar dari sengketa lahan. Situasi semakin rumit jika lokasi tanah berada di area Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan atau masuk dalam kawasan pembangunan publik.

Maka dari itu, melalui Komisi I, Salehuddin mendorong adanya langkah preventif berupa pemetaan awal, pendampingan warga dalam proses sertifikasi, dan percepatan administrasi pertanahan.

“Legalitas kepemilikan tanah adalah kunci. Tanpa itu, masyarakat berisiko digeser pihak lain yang lebih dulu mengajukan klaim,” imbuhnya.

Ia juga mengatakan bahwa dampak yang timbul dari adanya konflik agraria yakni kerugian ekonomi bagi masyarakat, kestabilan sosial dan menghambat optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Salehuddin menegaskan DPRD selalu memberikan ruang bagi masyarakat bagi yang mengalami permasalahan dengan perusahaan ataupun pemerintah.

“Kami siap memfasilitasi penyelesaian melalui dialog, tetapi tetap menghormati pilihan warga bila ingin membawa kasus ke pengadilan,” tutupnya.

(Adv/DPRDKaltim/Der)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA