Potretkaltim.com, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengingatkan pentingnya kesiapan yang benar-benar matang dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Peringatan ini disampaikan menyusul peralihan kewenangan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggaraan Haji (BPH) yang akan mulai berlaku pada 2026.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menegaskan bahwa perubahan kewenangan tersebut seharusnya menjadi momentum untuk menghadirkan pelayanan haji yang lebih baik, bukan justru menambah persoalan baru.
“Peralihan ini harus memberi dampak positif. Jangan sampai jamaah kita yang menanggung kerugiannya,” ujar Andi Satya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Salah satunya soal antrean keberangkatan haji di Kaltim yang bisa mencapai puluhan tahun, bahkan ada hingga 45 tahun. Selain itu, kondisi fasilitas Embarkasi Haji Balikpapan juga dinilai masih tertinggal dibanding daerah lain.
Andi Satya juga menyoroti potensi penyimpangan dalam program perjalanan religi, khususnya bantuan umrah gratis bagi marbot masjid dan penjaga rumah ibadah. Ia menekankan perlunya transparansi penggunaan anggaran agar program tersebut tepat sasaran.
“Kalau penyalahgunaan dibiarkan, jamaah kita sendiri yang akan menjadi korban. Hal semacam ini harus diantisipasi sejak awal,” tegasnya.
Karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah bersama instansi terkait segera memperjelas mekanisme teknis pelaksanaan haji di lapangan. Mulai dari siapa yang bertanggung jawab hingga bentuk perlindungan apa yang diberikan kepada jamaah.
“Dengan kewenangan berpindah ke BPH mulai 2026, semua pihak harus siap. Jangan ada kebingungan saat pelaksanaan,” tambahnya.
Sementara itu, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim mencatat adanya peningkatan signifikan anggaran untuk perjalanan religi. Tahun 2025 dialokasikan Rp31 miliar bagi 896 peserta, dan pada 2026 meningkat menjadi Rp47,6 miliar untuk 1.360 peserta.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







