Sarkowi Dorong Pemerintah Terbitkan Inpres Khusus Tambang Ilegal dan Lingkungan

Senin, 25 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry. (Foto : Ist)

Foto : Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry. (Foto : Ist)

Potretkaltim.com, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) sekaligus akademisi hukum lingkungan, Sarkowi V Zahry, menilai penanganan tambang ilegal, pencemaran, serta kerusakan lingkungan akan lebih efektif jika Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) khusus.

Hal itu ia sampaikan dalam seminar nasional di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Samarinda, belum lama ini. Menurutnya, perintah langsung dari kepala negara akan memperkuat konsistensi aparat, baik di pusat maupun daerah.

“Dengan adanya Inpres, penanganan bisa berjalan tegak lurus dari pusat hingga daerah. Itu yang kita butuhkan agar masalah ini benar-benar ditangani serius,” tegas Sarkowi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menjelaskan, penegakan hukum sangat dipengaruhi tiga faktor utama: substansi hukum (aturan yang jelas), struktur hukum (aparat yang konsisten), dan budaya hukum (dukungan masyarakat). Jika salah satu melemah, pemberantasan tambang ilegal sulit berhasil.

“Aturan tanpa aparat yang konsisten tidak ada gunanya. Ditambah masyarakat yang masih acuh atau mudah dimanfaatkan, persoalan jadi makin parah,” ujarnya.

Menurut Sarkowi, Inpres bahkan bisa diperkuat dengan pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus untuk menangani tambang ilegal serta persoalan lingkungan. Dengan begitu, koordinasi lintas aparat dari pusat hingga daerah akan lebih solid.

“Pidato Presiden saja bisa menggerakkan birokrasi. Apalagi kalau ada Inpres, efeknya pasti lebih kuat,” tambahnya.

Ia menegaskan, komitmen politik dari level tertinggi negara sangat dibutuhkan agar kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal bisa ditekan.

“Hanya dengan instrumen hukum yang tegas dari Presiden, semua pihak bisa bergerak bersama,” pungkasnya.

(Adv/DPRDKaltim/Der)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA