Hasanuddin Mas’ud: Fiskal Kaltim Tertekan, Pemprov Harus Cari Sumber PAD Baru

Selasa, 26 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (ist)

Foto : Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (ist)

Potretkaltim.com, SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, memprediksi kondisi fiskal daerah akan mengalami kontraksi mulai dari APBD Perubahan 2025 hingga berlanjut tahun depan.

Menurutnya, kebijakan efisiensi belanja yang diterapkan pemerintah pusat menyebabkan sejumlah pos anggaran pada Transfer ke Daerah (TKD) harus dipangkas.

“Pemprov Kaltim saat ini sedang melobi pemerintah pusat agar pemangkasan tidak terlalu besar, sementara DPRD memilih menunggu karena urusan TKD sepenuhnya kewenangan pusat,” jelas politisi Partai Golkar itu.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, ia menyebut adanya mandatory spending control dari KPK yang mewajibkan penyesuaian pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), agar penyusunan anggaran lebih tertib.

Di tengah ketidakpastian TKD, Hasanuddin meminta Pemprov Kaltim mulai mengevaluasi fondasi penyusunan APBD agar tidak hanya bergantung pada transfer pusat. Ia menilai perlu ada strategi untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Caranya bisa dengan mengoptimalkan aset, memperkuat kontribusi BUMD, hingga mendorong diversifikasi ekonomi yang tidak lagi bergantung pada sumber daya alam. Bisa sektor pertanian, pariwisata, atau jasa,” ungkapnya.

Sebagai catatan, pagu TKD Kaltim tahun 2025 dari Kementerian Keuangan ditetapkan sebesar Rp8,71 triliun. Hingga Juli 2025, daerah telah menerima Rp4,74 triliun atau separuh dari total alokasi. Dari jumlah itu, Rp6,97 triliun berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) berbagai sektor seperti perkebunan sawit, pajak penghasilan, hingga sumber daya alam.

Namun, DBH dipastikan menjadi komponen yang paling terdampak pemangkasan sebagaimana diatur dalam PMK 56/2025 tentang efisiensi belanja APBN. Bahkan, sepanjang 2023–2024, Kaltim juga mengalami kekurangan salur DBH senilai Rp2,07 triliun yang dititipkan pusat melalui Bank Indonesia lewat skema Treasury Deposit Facility.

(Adv/DPRDKaltim/Der)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 36 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA