Potretkaltim.com, SAMARINDA – Program pendidikan gratis atau Gratispol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai belum bisa menjawab semua kebutuhan sektor pendidikan.
Sekertaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi menjelaskan bahwa program Gratispol akan sulit terealisasi secara penuh jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Tidak mungkin seluruh APBD dipakai untuk membiayai pendidikan gratis, meski program itu dikenal sebagai Gratispol Pendidikan,” tegasnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Darlis menegaskan pihaknya saat ini memahami makna program tersebut, namun secara faktual pembiayaan pendidikan tidak bisa sepenuhnya dibebankan ke daerah.
“Amanat undang-undang jelas, pembiayaan pendidikan harus melibatkan semua pihak, bukan hanya APBD,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan, sejak awal pihaknya sudah menyadari bahwa Gratispol sektor pendidikan tidak mungkin terealisasi seratus persen. Meski begitu, nama program tetap dipertahankan karena merupakan janji politik gubernur Kaltim.
“Yang perlu dipahami adalah adanya keterbatasan dalam implementasinya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Darlis mengingatkan agar publik tidak memaknai Gratispol secara absolut. “Sejak awal, kami sudah menduga tidak mungkin seluruh aspek dan item pembiayaan pendidikan ditanggung APBD. Jadi, tanpa perubahan nama pun sebenarnya sudah jelas batasannya,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







