Potretkaltim.com, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terlalu besar tidak sesuai dengan prinsip keadilan fiskal.
“Kaltim sebagai daerah penghasil semestinya mendapatkan porsi lebih besar. Itu penting agar pembangunan bisa berjalan dan dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan juga tertangani,” ucapnya.
Reza menyoroti ketimpangan antara besarnya kontribusi batu bara Kaltim terhadap pendapatan negara dengan manfaat langsung yang diterima masyarakat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“perlunya kebijakan khusus bagi daerah penghasil,” sambungnya.
Untuk memperjuangkan hal itu, ia mendorong komunikasi lebih intens antara Pemprov Kaltim, DPRD, dan kementerian terkait. Menurut Reza, dukungan lintas fraksi serta anggota DPR RI asal Kaltim juga sangat penting guna memperkuat posisi tawar daerah di tingkat pusat.
“Tujuan kita sederhana: hasil sumber daya alam yang begitu besar harus kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan nyata. Itu yang terus kami dorong,” imbuhnya.
Reza menambahkan, kebijakan fiskal yang lebih adil akan membuat kontribusi Kaltim sebagai pemasok batu bara nasional sejalan dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Dari DPRD, kami sudah menyampaikan urgensinya kepada dinas-dinas terkait. Ini kepentingan bersama, dan akan terus kita perjuangkan,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







