Potretkaltim.com, Samarinda – Proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2026 mendapat sorotan dari Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.
Ia menegaskan, berkurangnya pendapatan daerah tidak hanya dipicu oleh menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH), melainkan juga karena anjloknya opsen pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor.
“Kami memprediksi dampak penurunan ini bisa mencapai 18 persen,” ungkap Hasanuddin dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Kantor DPRD Kaltim, Selasa (2/9/2025).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, menurutnya, DBH Migas dan sektor pertambangan mineral (minerba) juga diproyeksikan mengalami penurunan sekitar 21 persen. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan besar bagi keuangan daerah di tahun mendatang.
Ia menekankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tidak hanya bergantung pada sektor migas dan minerba.
Hasanuddin mendorong adanya inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan menggali sumber-sumber baru yang selama ini belum tergarap optimal.
“Potensi di sektor jasa, industri pengolahan, dan alternatif pendapatan lainnya harus mulai dimaksimalkan,” jelas Hasanuddin.
Akhir, Hasanuddin menambahkan bahwa efisiensi belanja dan penetapan program prioritas menjadi kunci agar pembangunan tetap berkesinambungan meski anggaran terbatas.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







