Potretkaltim.com, SAMARINDA – Polemik keberadaan dua perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), yakni PT Hamparan Khatulistiwa Indah (HKI) dan PT Berlian Nusantara Perkasa (BNP), kembali mencuat.
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menilai, kasus ini menjadi contoh nyata perlunya investasi yang taat aturan sekaligus berwawasan lingkungan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, mengatakan, meski kehadiran perusahaan sawit diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dampak yang muncul justru merugikan warga.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Karena lokasi pabrik berdekatan, sungai di sekitarnya tercemar dan masyarakat kesulitan memperoleh air bersih,” sebutnya.
Dari catatan Komisi IV, PT HKI memang sudah melakukan konsultasi publik, tetapi dinilai belum berjalan maksimal. Fadly menekankan, setiap investasi harus mengedepankan pendekatan humanis, dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan serta berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan.
Ia juga mendorong agar kedua perusahaan memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. “Hasil pemantauan lapangan akan menjadi dasar sikap resmi Komisi IV DPRD Kaltim,” tuturnya.
Sebagai informasi, persoalan ini sebelumnya dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Kaltim pada Agustus lalu.
Sejumlah isu strategis mengemuka, mulai dari kelengkapan perizinan, jarak antar pabrik yang hanya sekitar satu kilometer, risiko krisis air di musim kemarau, hingga potensi pencemaran limbah ke Sungai Bongan.
Tak hanya itu, kekhawatiran juga muncul terkait keberlanjutan pasokan buah sawit bagi kedua perusahaan, serta potensi konflik sosial yang bisa timbul di tengah masyarakat.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







