Potretkaltim.com, SAMARINDA – Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menegaskan bahwa aksi penjarahan yang terjadi usai gelombang demonstrasi terakhir tidak bisa dibenarkan dalam sistem demokrasi.
Menurutnya, tindakan perusakan dan pengambilan paksa harta warga maupun pejabat hanya menambah penderitaan dan jelas melanggar hukum.
Baharuddin menilai, aksi mahasiswa sejatinya bertujuan untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Namun, gerakan tersebut ternodai oleh ulah oknum yang memanfaatkan situasi hingga berujung pada perusakan dan penjarahan rumah pejabat, termasuk milik anggota DPR RI hingga Menteri Keuangan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Yang penting jangan sampai aksi berubah menjadi anarkis. Penjarahan jelas merugikan orang lain, apalagi menyasar rumah atau harta pribadi,” tegasnya.
Ia menambahkan, eskalasi kericuhan bisa dipicu oleh pernyataan sejumlah pejabat yang dinilai menyinggung publik. Ucapan yang melukai perasaan masyarakat, katanya, berpotensi menyulut emosi hingga berbuah reaksi destruktif.
“Mungkin ada pernyataan pejabat yang melukai hati rakyat. Hal itu bisa memicu reaksi salah kaprah sampai berujung penjarahan,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa alasan apapun tidak bisa dijadikan pembenaran atas tindakan anarkis. Aparat penegak hukum, menurutnya, wajib bertindak tegas terhadap para pelaku.
Lebih jauh, Baharuddin mengingatkan peristiwa ini juga harus dijadikan pelajaran bagi pejabat negara. Selain menjaga ucapan, mereka dituntut lebih serius memperjuangkan aspirasi rakyat agar potensi gejolak bisa dicegah.
“Kalau suara rakyat diabaikan, justru akan melahirkan masalah baru. Pejabat harus lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







