Potretkaltim.com, SAMARINDA – Polemik soal tunjangan dan pemotongan gaji anggota dewan belakangan ramai diperbincangkan publik. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa seluruh fasilitas maupun potongan yang berlaku di lingkungan DPRD tidak pernah diputuskan secara sepihak, melainkan berdasarkan regulasi resmi.
“Seluruh tunjangan anggota DPRD memiliki dasar hukum yang jelas. Tidak ada keputusan pribadi atau lembaga yang mendahului aturan pemerintah,” tegas Hasanuddin.
Ia menjelaskan, tunjangan yang diterima anggota dewan memiliki fungsi masing-masing. Misalnya, tunjangan komunikasi untuk mendukung kerja pengawasan dan hubungan dengan konstituen, sementara tunjangan perumahan diberikan karena DPRD tidak memiliki rumah dinas.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Semua proses, lanjutnya, dilakukan secara resmi dengan mempertimbangkan efisiensi. Terkait pemotongan gaji, ia menekankan hal itu sepenuhnya merupakan mekanisme internal fraksi partai. Karena itu, besarannya bisa berbeda-beda di setiap fraksi.
“Soal jumlah pemotongan, silakan ditanyakan langsung ke fraksi yang bersangkutan. Itu urusan internal partai,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Hasanuddin juga menyinggung tantangan fiskal yang dihadapi daerah. Ia mengungkapkan Dana Bagi Hasil (DBH) Kaltim pada tahun 2026 diperkirakan menurun signifikan, dari sekitar Rp20 triliun menjadi Rp15 triliun. Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi alokasi anggaran di berbagai sektor, termasuk di legislatif.
“Efisiensi anggaran menjadi hal penting, tapi jangan sampai program prioritas seperti pendidikan dan layanan dasar masyarakat terganggu,” tegasnya.
Hasanuddin menutup klarifikasinya dengan memastikan bahwa seluruh tunjangan dan potongan di DPRD dijalankan sesuai aturan, dengan tetap menjunjung transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







