Firnadi Ikhsan Sambut Larangan Flexing Pejabat: Pemimpin Harus Jadi Teladan Kesederhanaan

Senin, 15 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ket. Foto : Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan. (Foto : Ist)

Ket. Foto : Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan. (Foto : Ist)

Potretkaltim.com, SAMARINDA – Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang melarang pejabat publik beserta keluarganya memamerkan kekayaan disambut positif oleh legislator Kaltim.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan. Menurutnya, aturan ini penting untuk menjaga citra sederhana seorang pemimpin sekaligus mencegah munculnya jurang sosial di masyarakat.

“Pejabat itu hidup dari uang rakyat. Jadi sudah selayaknya memberi teladan dengan kesederhanaan, bukan justru mempertontonkan kemewahan,” tegas Firnadi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menilai larangan flexing selaras dengan semangat efisiensi belanja daerah yang telah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir. Acara seremonial pemerintahan, katanya, tetap bisa terlaksana tanpa harus berlebihan.

“Kalau tidak benar-benar penting, cukup dibuat sederhana. Yang utama adalah pelayanan berjalan, bukan kemewahan acaranya,” jelasnya.

Lebih jauh, Firnadi menekankan instruksi Mendagri ini tidak hanya sebatas aturan administratif, tetapi juga mengandung pesan moral. Menurutnya, pejabat yang sibuk memamerkan gaya hidup glamor justru memperlebar jarak dengan masyarakat yang sedang berjuang menghadapi tekanan ekonomi.

“Kalau kita pamer, masyarakat akan mengingat itu. Kondisi sekarang belum stabil, seharusnya pejabat ikut merasakan, bukan malah terlihat berlebihan,” ujarnya.

Firnadi menegaskan pejabat publik seharusnya menunjukkan kualitas kepemimpinan lewat kerja nyata, bukan lewat penampilan. Kesederhanaan, katanya, justru menjadi kunci untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Kita adalah pelayan masyarakat, jadi tidak pantas menempatkan diri seolah lebih tinggi dari mereka yang kita layani,” tambahnya.

Ia berharap larangan flexing ini benar-benar dijalankan secara konsisten dengan pengawasan legislatif dan dukungan masyarakat.

“Kalau diterapkan sungguh-sungguh, saya yakin aturan ini mampu membangun budaya birokrasi yang sederhana, efisien, dan fokus pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.

(Adv/DPRDKaltim/Der)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA