Potretkaltim.com, SAMARINDA – Wacana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat hingga 50 persen di tahun 2025 membuat DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) angkat bicara. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat menekan kemampuan fiskal daerah dalam menjalankan pembangunan maupun layanan publik.
Menurut pria yang akrab disapa Hamas ini, sinyal pengurangan transfer ke daerah sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025. Regulasi itu mengindikasikan adanya pemangkasan DBH secara nasional.
“Kalau merujuk PMK 56/2025, ada kemungkinan DBH dikurangi hingga separuh. Dampaknya jelas akan terasa besar di Kaltim,” ujarnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Hamas menekankan, selama ini DBH—khususnya dari batu bara dan minyak bumi—menjadi penopang utama APBD Kaltim. Bila terjadi pengurangan, otomatis sektor infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan akan terdampak. Namun ia menegaskan, sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat.
“Statusnya masih belum final. Kita menunggu kepastian hukum yang jelas,” katanya.
Hamas menyebutkan, pemangkasan DBH bukan hanya menyasar Kaltim, melainkan seluruh daerah penghasil. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian serius dalam perencanaan anggaran.
Oleh Karena itu, DPRD bersama Pemprov Kaltim melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai merumuskan strategi antisipasi. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim juga didorong melakukan evaluasi terhadap program prioritas.
“Kalau sudah ada keputusan resmi terkait pemotongan, maka harus segera dibahas ulang dengan pemerintah provinsi, terutama mengenai skala prioritas pembangunan,” terang Hamas.
Ia menegaskan, penajaman program dan efisiensi anggaran menjadi kunci agar pelayanan publik tidak terganggu meski pendapatan daerah berkurang.
“Yang utama, kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, sementara pembangunan strategis bisa terus berjalan,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







