Potretkaltim.com, SAMARINDA – Polemik besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan publik. Dari data anggaran, total alokasi untuk pos tersebut mencapai sekitar Rp52,2 miliar per tahun. Dengan 55 anggota dewan, rata-rata penerimaan tiap anggota diperkirakan Rp79 juta per bulan, meski tidak seluruhnya berupa tunai.
Menanggapi isu tersebut, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menegaskan bahwa sistem penggajian dewan bukan hasil keputusan internal, melainkan sudah diatur pemerintah pusat.
“Besaran itu bukan keputusan dewan. Semua sudah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, kami hanya menjalankan,” ujarnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Hasanuddin juga memilih berhati-hati dalam merespons perdebatan terkait komponen tunjangan. Ia menilai penjelasan rinci tidak diperlukan karena rawan dipelintir.
“Kalau soal tunjangan, sebaiknya tidak dijelaskan satu per satu,” katanya.
Perdebatan soal gaji dan tunjangan dewan menguat sejak Agustus lalu, ketika publik menyoroti kinerja legislatif dan menuntut efisiensi anggaran. Masyarakat berharap penghematan dilakukan pada belanja dewan, bukan mengurangi alokasi untuk kebutuhan dasar rakyat.
Hasanuddin menjelaskan bahwa sistem penggajian DPRD berbeda dengan DPR RI. Jika DPR RI menggunakan mekanisme lump sum, maka DPRD menerapkan sistem ad-cost yang dihitung sesuai periode tertentu. Meski demikian, ia membuka kemungkinan adanya penyesuaian di masa depan, termasuk pemangkasan tunjangan hingga 75 persen demi efisiensi.
Besarnya penerimaan anggota dewan yang disebut mencapai 20 kali lipat UMR membuat masyarakat menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban. Publik berharap angka fantastis itu sejalan dengan kinerja nyata para wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







