Potretkaltim.com, SAMARINDA – Gelombang ekspresi politik generasi Z lewat media sosial, mulai dari kampanye 17+8 hingga aksi mengganti foto profil dengan warna tertentu, dipandang sebagai wujud nyata kebebasan berdemokrasi.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menegaskan bahwa gaya ini merupakan bagian dari karakter generasi digital yang lebih nyaman menyuarakan pendapat melalui ruang maya.
“Gen Z punya caranya sendiri. Mereka lebih terbiasa menyampaikan gagasan dan kritik lewat platform digital. Itu sah-sah saja, selama substansi tuntutan tetap jelas dan tidak keluar dari konteks,” ujarnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Salehuddin, aksi digital tersebut patut dihormati selama dilakukan secara elegan. Ia menekankan pentingnya pemerintah untuk merespons aspirasi anak muda dengan bijak, agar energi yang mereka salurkan tidak berhenti sebagai tren sesaat, melainkan memberi dampak positif bagi kebijakan.
Ia juga menyebut beberapa tuntutan dalam gerakan 17+8 sebenarnya sudah masuk dalam agenda DPR RI maupun pemerintah pusat. Namun, ada sejumlah isu yang memang membutuhkan proses lebih panjang, seperti pembahasan revisi undang-undang perampasan aset.
“Tidak semua bisa instan. Ada tahapan yang harus dilalui,” katanya.
Salehuddin menegaskan DPRD Kaltim mendorong agar suara Gen Z tidak diremehkan, melainkan dikelola dengan pendekatan konstruktif.
Dengan begitu, ekspresi politik melalui media sosial bisa berkembang menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat demokrasi sekaligus memperbaiki arah kebijakan publik di Indonesia.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







