Potretkaltim.com, SAMARINDA – Aktivitas pertambangan PT Sing Lurus di Kecamatan Samboja Barat, Kutai Kartanegara, kembali menjadi sorotan setelah warga melayangkan aduan ke DPRD Kalimantan Timur. Masyarakat menilai kegiatan tambang tersebut menimbulkan sejumlah dampak negatif terhadap lingkungan dan pemukiman sekitar.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti keluhan warga dengan langkah konkret.
“Kami menerima aduan terkait ganti rugi lahan, kerusakan rumah akibat aktivitas tambang, serta jalan yang rusak karena kegiatan operasional perusahaan,” jelas Reza.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyebut, Komisi III telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak terkait, namun langkah tersebut belum cukup. DPRD menilai perlu adanya peninjauan langsung ke lokasi bersama instansi teknis untuk memastikan kondisi di lapangan.
“Perusahaan memang punya kewajiban terhadap masyarakat, tetapi realisasinya masih minim. Aduan terus berdatangan, dan ini tidak bisa diabaikan,” tegasnya.
Reza menekankan, meski sektor tambang memiliki kontribusi terhadap ekonomi daerah, kegiatan tersebut tidak boleh mengorbankan hak masyarakat maupun kelestarian lingkungan. Ia juga mendorong adanya keseimbangan antara investasi dan tanggung jawab sosial perusahaan.
“Kami sadar kewenangan utama ada di pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM, tapi sebagai wakil rakyat, kami wajib menyuarakan aspirasi masyarakat Kaltim,” katanya.
Komisi III berkomitmen memperkuat koordinasi lintas lembaga agar persoalan di Samboja Barat segera mendapat solusi. Pengawasan terhadap PT Sing Lurus juga akan ditingkatkan untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajiban sosial dan lingkungan secara konsisten.
Reza menegaskan, kasus ini menjadi pembelajaran bagi seluruh perusahaan tambang di Kaltim agar lebih memperhatikan aspek sosial, ekologis, serta tanggung jawab terhadap masyarakat.
“Kami berharap penyelesaian masalah ini bisa memperkuat tata kelola pertambangan di Kaltim yang lebih berkelanjutan, adil, dan berpihak pada warga,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







