Komisi I DPRD Kaltim Dorong Kejelasan Status Aset KPU Balikpapan demi Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu

Senin, 15 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Komisi I DPRD Kaltim (ist)

Foto : Komisi I DPRD Kaltim (ist)

Potretkaltim.com, BALIKPAPAN – Komisi I DPRD Kalimantan Timur menyoroti pentingnya kepastian hukum atas aset yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan.

Hal ini disampaikan usai kunjungan kerja ke kantor KPU setempat untuk meninjau kondisi lahan dan bangunan yang hingga kini masih berstatus pinjam pakai tanpa perjanjian resmi.

Kunjungan tersebut dipimpin Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, didampingi sejumlah anggota, antara lain Didik Agung Eko Wahono, Budianto Bulang, Baharuddin Demmu, dan Andi Faisal Assegaf. Rombongan diterima langsung oleh jajaran KPU Balikpapan yang memaparkan kondisi dan status aset yang mereka tempati.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dari hasil peninjauan, diketahui bahwa kantor KPU Balikpapan berdiri di atas lahan yang belum memiliki dasar hukum kuat. Meski demikian, pihak KPU tetap berkomitmen menjaga dan merawat aset tersebut.

“Kami terus melakukan pemeliharaan semampu kami, meski status lahan ini masih belum jelas,” ujar perwakilan KPU Balikpapan, Susan Charly Rumate.

Menanggapi hal itu, Salehuddin menekankan perlunya penyelesaian segera agar KPU tidak terbebani persoalan administratif yang bisa mengganggu kinerja lembaga.

“Status aset harus memiliki kepastian hukum. Tanpa itu, berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, termasuk soal perawatan gedung maupun potensi sengketa,” tegasnya.

Komisi I DPRD Kaltim berkomitmen memfasilitasi koordinasi antara KPU Balikpapan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltim untuk mencari solusi yang tepat.

Menurut Komisi I, kepastian aset bukan sekadar urusan administratif, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan landasan hukum yang jelas, KPU diharapkan dapat fokus menjalankan tugas utamanya—menyelenggarakan proses demokrasi yang tertib, transparan, dan profesional.

(Adv/DPRDKaltim/Der)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA