Potretkaltim.com, BALIKPAPAN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur menegaskan pentingnya transparansi dan ketepatan data dalam pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim yang digelar di Balikpapan, belum lama ini.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, didampingi Sekretaris Banggar, Ananda Emira Moeis, serta dihadiri sejumlah anggota dewan dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan itu, Ekti menekankan bahwa evaluasi terhadap realisasi APBD Semester I 2025 harus menjadi dasar penyusunan perubahan KUA-PPAS.
“Pendapatan dan belanja daerah enam bulan terakhir harus menjadi acuan utama. Tanpa data detail, perencanaan akan meleset dari kondisi riil,” tegasnya.
Banggar meminta TAPD menyajikan data rinci terkait realisasi pendapatan, belanja semester pertama, dan proyeksi kinerja keuangan hingga akhir tahun. Ekti menegaskan bahwa perencanaan anggaran tidak boleh didasarkan pada asumsi, melainkan pada kondisi fiskal yang realistis dan terukur.
Sejumlah anggota Banggar turut memberikan catatan terhadap sektor prioritas, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Mereka menilai, perubahan KUA-PPAS harus mencerminkan kebutuhan masyarakat sekaligus memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Ekti menutup rapat dengan menegaskan komitmen Banggar untuk mengawal proses perubahan KUA-PPAS secara ketat dan transparan.
“Perubahan anggaran bukan sekadar formalitas, melainkan keputusan strategis yang menentukan arah kebijakan fiskal dan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” tandasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







