Potretkaltim.com, SAMARINDA – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Timur dipastikan belum akan rampung dalam waktu dekat.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda, Sarkowi V Zahry, mengungkapkan masa kerja pansus berpotensi diperpanjang hingga akhir tahun 2025 demi memastikan seluruh substansi tersusun matang dan aspiratif.
“Awalnya masa kerja Pansus Pendidikan dijadwalkan berakhir pada minggu ketiga November. Namun melihat kompleksitas isu dan banyaknya masukan dari kabupaten/kota, kemungkinan akan kami perpanjang satu bulan,” sebutnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan, meskipun pengelolaan pendidikan dasar dan menengah pertama menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi tetap harus hadir memberikan dukungan dan arah kebijakan.
“Anak-anak yang bersekolah itu adalah rakyat Kalimantan Timur. Jadi, provinsi tidak boleh menutup mata, meskipun kewenangannya berbeda,” ujarnya.
Sarkowi menambahkan, Pansus berencana melibatkan praktisi pendidikan, perguruan tinggi, hingga organisasi profesi dalam rapat lanjutan, agar Ranperda benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan dunia pendidikan di daerah.
Ia menyoroti bahwa Ranperda ini tidak hanya fokus pada sekolah negeri, tetapi juga memastikan keberpihakan terhadap sekolah swasta dan madrasah di bawah Kementerian Agama (Kemenag).
“Sering muncul anggapan perhatian pemerintah hanya untuk sekolah negeri. Padahal, sekolah swasta dan madrasah juga berperan besar dalam peningkatan SDM Kaltim. Semua harus mendapat dukungan yang proporsional,” tegasnya.
Melalui perpanjangan masa kerja tersebut, DPRD Kaltim berharap Ranperda Pendidikan dapat diselesaikan dengan lebih komprehensif dan menjadi landasan kuat bagi pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah Kaltim.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







