Potretkaltim.com, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-36 Tahun 2025 dengan dua agenda penting: revisi jadwal kegiatan masa sidang III dan penyampaian nota penjelasan keuangan serta Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2025, Senin (22/9) di Gedung B DPRD Kaltim.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, dan Wakil Ketua III Yenni Eviliana, serta dihadiri 41 anggota dewan. Hadir pula Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, dan perwakilan masyarakat.
Dalam rapat, Hasanuddin menyampaikan bahwa Badan Musyawarah DPRD Kaltim telah melakukan revisi jadwal masa sidang III pada 17 September 2025 dan meminta persetujuan anggota dewan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Salehuddin, mewakili Pansus Penyelenggaraan Pendidikan, mengusulkan penyesuaian jadwal kunjungan kerja agar dapat dimajukan, terkait agenda konsultasi akhir dengan Dirjen Produk Hukum Daerah dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pansus menargetkan laporan akhir selesai pada 21 Oktober 2025.
Menanggapi hal tersebut, Hasanuddin memastikan penyesuaian jadwal akan dibahas melalui mekanisme resmi agar sinkron dengan agenda kementerian terkait.
Agenda dilanjutkan dengan penyampaian nota keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2025 oleh Gubernur Rudy Mas’ud. Ia menjelaskan, perubahan APBD merupakan tindak lanjut dari kesepakatan KUA-PPAS 2025 yang telah disetujui dalam Paripurna ke-35 pada 12 September lalu.
Rudy memaparkan, total APBD 2025 disesuaikan dari Rp21 triliun menjadi Rp21,74 triliun. Rinciannya, pendapatan daerah turun dari Rp20,10 triliun menjadi Rp19,14 triliun atau berkurang Rp950,76 miliar (4,73 persen).
Sementara belanja daerah naik dari Rp20,95 triliun menjadi Rp21,69 triliun atau bertambah Rp746,85 miliar (3,56 persen). Penerimaan pembiayaan meningkat dari Rp900 miliar menjadi Rp2,59 triliun (naik 153,02 persen), dengan pengeluaran pembiayaan tetap di angka Rp50 miliar.
“Terima kasih kepada DPRD Kaltim atas sinergi yang baik dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD. Kolaborasi ini kami harapkan terus berlanjut demi pembangunan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan,” ujar Rudy.
Menutup jalannya sidang, Hasanuddin menegaskan bahwa sesuai tata tertib DPRD, tahapan berikutnya adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2025 pada paripurna selanjutnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







