Potretkaltim.com, SAMARINDA – Suasana ruang rapat utama Gedung DPRD Kalimantan Timur terasa dinamis pada Rapat Paripurna ke-37 Tahun 2025, Selasa (23/9/25).
Satu per satu juru bicara fraksi menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Nota Penjelasan Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2025, yang menjadi salah satu agenda penting dalam siklus penganggaran daerah.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana, serta dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji bersama Asisten I Setprov M. Syirajudin yang mewakili Pemerintah Provinsi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pandangannya, fraksi-fraksi menyoroti sejumlah hal strategis, mulai dari penurunan pendapatan daerah, kenaikan belanja, hingga efektivitas program prioritas.
Mereka juga menekankan pentingnya memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar agar kebijakan anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menegaskan bahwa pembahasan perubahan APBD akan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata tertib yang berlaku. Ia menilai pandangan fraksi merupakan bentuk komitmen bersama dalam menjaga akuntabilitas dan keberpihakan anggaran kepada rakyat.
“Kami mengapresiasi pandangan konstruktif dari seluruh fraksi. Ini menunjukkan semangat kolektif dalam mengawal anggaran daerah agar benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Hasanuddin.
Ia menambahkan, seluruh masukan fraksi akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih responsif dan berkeadilan.
Hasanuddin juga memastikan DPRD Kaltim akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap program prioritas, terutama yang menyentuh langsung pelayanan publik.
Tahapan berikutnya, kata Hasanuddin, adalah tanggapan resmi Gubernur Kaltim atas seluruh pandangan fraksi yang akan dibahas pada rapat paripurna selanjutnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







