Potretkaltim.com, SAMARINDA – Temuan makanan basi yang disajikan kepada siswa di SMA Negeri 13 Samarinda memantik perhatian serius dari DPRD Kalimantan Timur. Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya meningkatkan kesehatan dan semangat belajar peserta didik, justru dinilai mencoreng tujuan mulianya akibat lemahnya pengawasan mutu.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut, mulai dari proses pengolahan, distribusi, hingga pengawasan di lapangan.
“Program MBG dirancang agar siswa lebih sehat, cerdas, dan siap belajar. Tapi kalau mutu makanannya tidak dijaga, tujuan program jadi tidak tercapai,” ucapnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Komisi IV DPRD Kaltim juga meminta agar Sentra Penyediaan dan Pengolahan Gizi (SPPG) selaku penyuplai makanan sekolah diperiksa secara ketat.
“Standar kebersihan, penyimpanan, dan distribusi harus diperketat. Waktu antara proses masak dan penyajian juga perlu diawasi agar makanan tidak basi atau rusak,” tegas Andi Satya.
Andi Satya turut menyoroti pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pelaksanaan MBG. Ia mendorong pihak sekolah dan siswa untuk berani melapor jika menemukan makanan tidak layak konsumsi.
“Keberanian melapor bukan bentuk pembangkangan, tapi kepedulian agar program bisa diperbaiki. Ini demi keselamatan dan kesehatan bersama,” katanya.
Selain dari sisi pengawasan, ia juga menekankan peran sekolah sebagai garda terdepan kontrol kualitas makanan yang disajikan setiap hari.
“Sekolah jangan pasif. Kepala sekolah dan guru harus memastikan makanan yang diterima siswa memenuhi standar gizi dan kebersihan,” imbuhnya.
Andi Satya menegaskan, pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan MBG agar tidak sekadar seremonial, melainkan benar-benar memberi manfaat nyata bagi generasi muda Kalimantan Timur.
“Kami ingin program ini berjalan sesuai tujuannya, meningkatkan kesehatan, bukan menimbulkan masalah baru,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







