Potretkaltim.com, SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2026 dipastikan mengalami pemangkasan besar-besaran.
Nilainya mencapai sekitar Rp4,6 triliun, sebagai imbas dari kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke daerah sebesar Rp269 triliun dalam APBN 2026.
“Memang ada pemotongan APBD 2025 ke 2026 untuk Kaltim, hampir Rp4,6 triliun,” ujar Hasanuddin belum lama ini.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, angka tersebut hampir setara dengan 50 persen dari total APBD Kaltim yang berkisar Rp9 triliun. Kondisi itu, katanya, akan memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor pembangunan dan program kerja pemerintah daerah.
Menurutnya, pemangkasan anggaran tersebut akan berpengaruh langsung terhadap program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kaltim. Beberapa program bantuan daerah juga berpotensi terkena penyesuaian.
“Ya, nanti kita lihat pemotongan proporsionalnya di mana saja. Tapi pasti berdampak ke SKPD dan juga pokok-pokok pikiran dewan,” jelas Pucuk Pimpinan DPRD Kaltim ini.
Kendati demikian, Hasanuddin menegaskan bahwa program mandatori seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh dihentikan, karena sudah diatur dalam undang-undang.
“Kalau infrastruktur dasar tidak dilaksanakan, itu bisa termasuk perbuatan melawan hukum. Jadi program prioritas tetap jalan, nanti kita lihat mana yang akan dicoret oleh gubernur,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







