Potretkaltim.com, Samarinda – Persoalan sengketa lahan di kawasan Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto kembali menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini harus berlandaskan pada data dan bukti yang sahih agar tidak menimbulkan kebingungan antar pihak.
Ia meminta pihak penggugat menyiapkan dokumen rinci terkait pembayaran ganti rugi lahan. “Kalau ada pembayaran yang seharusnya Rp1 miliar tapi baru dibayar sebagian, itu harus ditunjukkan. Jadi jelas duduk perkaranya, bukan saling ngotot,” ujarnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyebut, konflik lahan tersebut telah berlangsung hampir tiga dekade sejak proses pembebasan dimulai pada 1995. Namun, baru pada 2017 sebagian warga menempuh jalur hukum hingga akhirnya Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan.
“Masalahnya lebih pada komunikasi. Ada warga yang diam, ada juga yang menempuh jalur hukum. Sekarang sudah ada putusan kasasi, tinggal bagaimana eksekusinya,” tambah Reza.
Dalam forum tersebut, sejumlah warga turut memberikan kesaksian. Mereka mengaku sebagian lahan telah dibayar, namun ada pula yang belum menerima ganti rugi, termasuk ahli waris dari pemilik lahan terdahulu.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







