Potretkaltim.com, Samarinda – Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinilai perlu memiliki dasar hukum yang lebih kuat.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, menegaskan pentingnya penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) agar pelaksanaan zakat oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki kepastian hukum.
“Kami mendorong agar Pergub segera diterbitkan, supaya ASN memiliki dasar hukum yang jelas dalam menunaikan zakat dari penghasilannya,” sebutnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai, regulasi tersebut akan memperkuat tata kelola zakat di lingkungan pemerintahan sekaligus meningkatkan kepatuhan ASN dalam berzakat sesuai ketentuan syariat dan peraturan daerah.
Sementara itu, Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Kaltim, Syirajudin, menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim sebenarnya telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) sejak 2024 tentang kewajiban zakat bagi ASN dengan penghasilan di atas Rp6,8 juta.
“Rancangan Pergub Zakat saat ini sedang dalam proses harmonisasi dan akan segera dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri,” ungkapnya.
Syirajudin menambahkan, regulasi ini juga akan memperluas jangkauan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kaltim agar dapat mengoptimalkan potensi zakat dari sektor swasta. “Dalam Ranpergub juga diatur kewajiban zakat bagi pelaku usaha,” jelasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







