Sabaruddin Sebut BUMD Kaltim Perlu Menata Ulang Status Hukum Dan Pengelolaannya

Selasa, 30 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panracalle (ist)

Foto : Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panracalle (ist)

Potretkaltim.com, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menegaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tak cukup hanya beradaptasi secara administratif terhadap regulasi baru.

Dua aturan—UU Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 54 Tahun 2027 tentang BUMD—menjadi momentum bagi BUMD untuk menata kembali status hukum dan tata kelolanya secara menyeluruh.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, mengatakan, pembahasan mendalam terkait substansi perubahan tersebut telah dilakukan dan tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), khususnya bagi PT Migas Mandiri Pratama (MMP) dan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Perubahan BUMD ini tidak boleh bersifat formalitas,” tegasnya.

Ia menambahkan, penataan menyeluruh terhadap pondasi hukum, tata kelola, serta mekanisme penyertaan modal sangat penting agar BUMD memiliki arah dan keberlanjutan yang kuat.

“Kalau tidak jelas, bisa jadi masalah hukum di kemudian hari,” tandasnya.

(Adv/DPRDKaltim/Der)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA