Potretkaltim.com, BALI – Dalam upaya memperkuat tata kelola dan efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan kunjungan kerja ke Biro Pengadaan Barang/Jasa (Barjas) Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Jumat (3/10/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk bertukar pengalaman terkait pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan pengelolaan BUMD berbentuk Perseroan Daerah (Perseroda) di Provinsi Bali.
Rombongan Komisi II dipimpin oleh Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle, didampingi Wakil Ketua Sapto Setyo Pramono, Sekretaris Komisi II Nurhasi Saputra, serta anggota Abdul Giaz, Tenaga Ahli Komisi II Eko Priyo Utomo dan Adam Muhammad.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Turut hadir pula perwakilan dari Direksi Jamkrida Kaltim dan Biro Perekonomian Setdaprov Kaltim. Mereka diterima langsung oleh Kepala Bagian Pengelolaan LPSE dan Advokasi Biro Barjas Bali, Bambang Satriawan.
Dalam pertemuan tersebut, Sabaruddin Panrecalle menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya DPRD Kaltim untuk memperdalam pemahaman mengenai regulasi dan tata kelola BUMD, khususnya dalam konteks implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
“Kami ingin mendapatkan transfer informasi dan pemahaman dari Pemerintah Provinsi Bali terkait pembentukan peraturan daerah pengelolaan BUMD. Hal-hal ini penting kami gali dan eksplor agar dapat diterapkan di Kaltim,” jelas Sabaruddin.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II, Sapto Setyo Pramono, menyoroti perlunya penyesuaian pola pengaturan modal dan komposisi kepemilikan saham sesuai ketentuan PP 54/2017, agar lebih realistis dan aplikatif di daerah.
“Kita akan merumuskan pola baru dalam Perda nanti, termasuk menyiapkan regulasi yang bisa diterapkan juga di kabupaten dan kota,” ujarnya.
Melalui kunjungan ini, Komisi II DPRD Kaltim berharap dapat mengadopsi praktik terbaik dari Bali dalam membangun BUMD yang transparan, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







