Potretkaltim.com, SAMARINDA — Polemik terkait aktivitas dua perusahaan kelapa sawit, PT Berlian Nusantara Perkasa (BNP) dan PT Hamparan Khatulistiwa Indah (HKI), kembali menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (7/10/2025).
Rapat yang digelar di ruang Komisi IV ini merupakan tindak lanjut atas aduan masyarakat Kutai Barat mengenai dampak lingkungan serta minimnya keterlibatan tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam proses perizinan maupun kegiatan operasional kedua perusahaan tersebut.
RDP dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, didampingi Anggota Komisi IV Syahariah Mas’ud serta Anggota Komisi II Abdul Giaz. Turut hadir perwakilan dari PT BNP dan PT HKI, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPUKM), Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kaltim, Dinas Pertanian Kutai Barat, serta sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan Laskar Mandau Adat Kalimantan Bersatu.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan tersebut, Baba menegaskan pentingnya pelibatan aktif tokoh masyarakat dan adat lokal dalam setiap tahapan proses evaluasi maupun pengambilan keputusan. Menurutnya, hal itu menjadi kunci untuk mencegah potensi konflik sosial dan memastikan investasi berjalan seimbang dengan kepentingan warga.
“Kami menerima banyak aspirasi dari masyarakat Kutai Barat yang berharap agar peninjauan tidak dilakukan secara sepihak. Tokoh-tokoh lokal harus dilibatkan secara nyata agar kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat berlangsung transparan dan berkeadilan,” ujar Baba.
Ia juga mengungkapkan bahwa DPRD Kaltim akan segera melakukan kunjungan lapangan guna melihat langsung kondisi di lokasi kedua perusahaan, sekaligus memastikan seluruh pihak yang berkepentingan dilibatkan dalam proses evaluasi lanjutan.
Selain persoalan sosial, isu lingkungan juga menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kaltim. Baba menekankan bahwa kelestarian lingkungan hidup harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan usaha, terutama di sektor perkebunan sawit.
“Kami ingin memastikan sistem pengelolaan limbah yang diterapkan benar-benar aman dan tidak menimbulkan dampak buruk terhadap ekosistem sungai maupun masyarakat sekitar. Komitmen perusahaan harus dibuktikan secara teknis dan diawasi secara berkelanjutan,” tegasnya.
Dari data yang dihimpun, PT HKI telah membangun kolam penampungan limbah dan memastikan tidak akan membuang limbah ke sungai. Air sungai di sekitar lokasi juga dilaporkan masih layak digunakan baik oleh perusahaan maupun masyarakat sekitar.
Meski demikian, Komisi IV DPRD Kaltim tetap meminta agar perusahaan menjelaskan sistem pengelolaan tersebut secara terbuka dan mendetail.
Baba juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara perusahaan dan masyarakat lokal.
“Kedua perusahaan memang telah memenuhi ketentuan perizinan. Namun, komunikasi di lapangan masih perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







