Potretkaltim.com, SAMARINDA – Setiap kebijakan yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus disusun dengan penuh kehati-hatian.
Hal itu ditekankan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Yenni Eviliana, yang menegaskan bahwa setiap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk mendukung BUMD wajib melewati tahapan perumusan yang sesuai aturan.
“Prinsip kehati-hatian ini penting, terutama dalam setiap tahapan perumusan Raperda sebelum menjadi Perda,” ujarnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Yenni menyoroti secara khusus mekanisme penyertaan modal kepada BUMD. Ia mengingatkan agar setiap keputusan yang diambil tidak menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari.
“Seluruh proses harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan risiko bagi pejabat maupun direksi BUMD,” tegasnya.
Dalam rapat pembahasan beberapa waktu lalu, Yenni menyampaikan sejumlah isu penting terkait penguatan BUMD, mulai dari penegasan nomenklatur, identitas hukum perseroan, hingga pembaruan maksud dan tujuan usaha.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan BUMD tetap relevan dengan dinamika industri, sekaligus memperkuat pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen di sektor minyak dan gas bumi.
“Secara umum kami menyoroti pentingnya memastikan kontribusi PI masuk secara optimal ke kas daerah dan tidak tergerus oleh struktur anak perusahaan,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







