Potretkaltim.com, SAMARINDA – Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengambil langkah strategis dengan mengevaluasi seluruh aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang tersebar di 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sejumlah biro.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan aset daerah bernilai triliunan rupiah tidak terbengkalai dan bisa dimanfaatkan maksimal bagi kepentingan publik.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan inventarisasi ulang terhadap seluruh aset yang dikelola oleh pengguna barang, termasuk 17 OPD dan biro utama di lingkungan Pemprov Kaltim.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami ingin mengetahui aset apa saja yang dimiliki, apakah sudah dimanfaatkan, belum digunakan, atau justru terbengkalai,” tuturnya.
Sapto menuturkan, nilai aset milik Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Namun tanpa pengelolaan yang baik, potensi besar tersebut bisa menjadi beban bagi daerah. Karena itu, pihaknya menargetkan adanya data yang utuh dan akurat terkait aset yang bisa dikembangkan untuk memberi nilai tambah bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Komisi II DPRD Kaltim akan bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta biro teknis terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh, mencakup status hukum, pola pengelolaan, dan potensi pemanfaatan ekonomi dari setiap aset.
“Evaluasi ini bukan hanya untuk perusda, tapi seluruh OPD dan biro yang mengelola aset akan kami periksa,” tegasnya.
Sapto menambahkan, sejumlah aset daerah yang tersebar di wilayah Sangasanga, Kutai Timur, dan Berau juga menjadi perhatian karena belum semuanya dimanfaatkan secara optimal.
“Kita pilah dulu mana yang jelas pengelolaannya, jangan sampai ada aset daerah yang mubazir,” tandasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







